BPJS Watch Desak DPR Tolak Usulan Subsidi Pemerintah

KBR68H, Jakarta - BPJS Watch mendesak DPR untuk menolak usulan pemerintah soal besaran subsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut mereka Rp 15.500 nilai subsidi iuran BPJS Kesehatan tidak akan cukup untuk menutup biaya pengobatan pekerja dan warga miskin.

Karena itu, Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mendesak parlemen segera memutuskan besaran subsidi iuran karena waktu sidang anggota DPR makin sempit.

"Kami meminta Komisi 9 ya , DPR punya hak bujet untuk memblok keinginan pemerintah dan mengusulkan kembali Rp 22.200 dan 96.7 ini. Jadi sebenarnya anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini kan akan ditetapkan oleh UU APBN. Komisi 9 yang membawahi Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini dia punya hak untuk menolak. Jadi kita meminta Komisi 9 secara keseluruhan untuk menolak permohonan usulan Rp 15.500 dan 86.4 ini," ucapnya saat dihubungi KBR68H.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tentang BPJS menghasilkan sejumlah kesepakatan sementara. Pemerintah sepakat menyediakan dana di tahun 2014 sebanyak Rp16,7 triliun. Dari jumlah itu, iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) ditetapkan sebesar Rp15.500 per orang tiap bulannya.