BPJS Dipangkas, Presiden Diminta Turun Tangan

KBR68H, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk turun tangan atas pemangkasan iuran BPJS oleh Kementerian Keuangan. Ini diungkapkan Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menyusul sebelumnya pemerintah memangkas besaran iuran jaminan kesehatan dari Rp 22.200 menjadi Rp 15.500 per bulan. Menurut Timboel, besaran iuran Rp 22.200 dari APBN tidak memberatkan fiskal. Pasalnya, kata Timboel, iuran itu hanya diambil dari anggaran APBN sekira Rp 25 triliun.

Dari BPJS watch itu sangat menyesalkan kalau menteri Keuangan itu memangkas sampai Rp 15.500 dari Rp. 22. 200 yang diusulkan DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) dan Kementerian Kesehatan. Karena kan ini terkait dengan pelayanan. Kalau minim kan seperti Jamkesmas begitu." kata Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar.

Hingga saat ini Pemerintah belum menyepakati besaran iuran BPJS. Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta besaran iuran untuk Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) di atas Rp 20 ribu. Adapun Kementerian Kesehatan mematok sebesar Rp 22.200 per jiwa per bulan. Sementara Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, besaran iuran Rp 15.500 per bulan dengan mempertiumbangkan kekuatan fiskal negara.