Bank Dunia: Subsidi BBM Membantu Warga Miskin Hanya Mitos

KBR68H – Bank Dunia menilai Indonesia harus mulai menghapus kebijakan subsidi BBM. Wakil Kepala Bank Dunia Rachel Kyte mengatakan, kebijakan subsidi BBM yang dianggap bisa membantu masyarakat tidak mampu selama ini hanya mitos. Berdasarkan perhitungan Bank Dunia, subsidi BBM justru tidak memberikan banyak manfaat bagi warga yang tidak mampu.

“Di banyak negara, bukan hanya di Indonesia, sangat sulit untuk memberi penjelasan bahwa subsidi BBM tidak mencapai target yang diharapkan yaitu masyarakat ekonomi lemah. Selain itu, kebijakan subsidi BBM juga tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan,”kata Rachel menjawab pertanyaan Portalkbr.com dalam perbincangan dengan enam media di Kantor Bank Dunia, Senin (18/3) sore di Jakarta.

Rachel mengkalkulasi, apabila subsidi BBM di Indonesia dikurangi 10 sen atau sekitar Rp 1.000 per liter maka akan didapat dana triliunan rupiah. Dana tersebut bisa digunakan untuk program yang lebih bermanfaat seperti pembangunan jalan.

“Masyarakat Indonesia harus berhenti mempunyai pikiran apabila subsidi dicabut maka mereka dirugikan. Padahal, dana yang didapat dari pencabutan subsidi itu akan digunakan untuk hal lain yang lebih positif,”ujar Rachel.

Menurut Rachel, pengurangan alokasi dana subsidi BBM justru bisa membantu warga miskin. Bank Dunia sudah berulang kali memberikan penjelasan tentang subsidi BBM yang bisa membahayakan perekonomian negara. Contohnya dalam forum G-20 beberapa waktu lalu. Kata Rachel, Bank Dunia juga memberikan bantuan kepada negara yang tengah berupaya untuk menghapus kebijakan subsidi BBM.

Saat ini, alokasi subsidi BBM di APBN 2013 mencapai Rp 300 triliun. Angka itu bisa semakin membengkak apabila konsumsi BBM subsidi tahun ini melebihi target. Dalam laporan triwulanannya, Bank Dunia menyatakan, subsidi BBM merupakan salah satu faktor yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini.

Berdasarkan data Bank Dunia, subsidi BBM sudah mencapai 2,6 persen dari PDB Indonesia tahun 2012. Semakin melonjaknya angka subsidi bisa memberikan pengaruh buruk terhadap neraca perdagangan dan keberlanjutan sektor fiskal.