Anggota DPR: Sistem Transportasi Harus Direformasi

KBR68H, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah mereformasi sistem transportasi Indonesia. Ini menyusul terjadinya kecelakaan pada transportasi darat dan laut belakangan ini. Anggota Komisi Perhubungan DPR Saleh Husin mengatakan reformasi sistem termasuk pada pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), pengajuan izin kelaikan jalan kendaraan, dan juga masalah perekrutan pengemudi.

"Kita meminta agar manajemen transportasi umum ini harus direformasi total mulai dari tata uji KIR, termasuk juga dalam pemberian SIM. Kita dapat melihat juga kelakukan supir angkutan umum dan supir truk itu banyak yang tidak mematuhi peraturan, ngebut semaunya, nikung dan berhenti semaunya, hal itu yang harus dikaji lebih dalam" ucap anggota komisi perhubungan DPR Saleh Husin, kemarin di Jakarta.

Sebelumnya, kecelakaan terjadi di jalur Cianjur-Bogor, Jawa Barat, yang menimpa Bus Mustika Mega Utama pekan lalu. Menurut kepolisian, kecelakaan itu disebabkan rem bus blong. Peristiwa itu menewaskan 17 penumpang.