Amnesty: Terapkan Eksekusi Hukuman Mati, Indonesia Alami Kemunduran

Eksekusi hukuman mati pertama di Indonesia selama lebih dari empat tahun adalah langkah mengejutkan dan suatu kemunduran. LSM HAM Amnesty International  mendesak pemerintah Indonesia untuk tidak meneruskan rencananya untuk mengeksekusi mati sembilan orang lebih lanjut pada tahun 2013.

Tadi malam, Adami Wilson, seorang warga negara Malawi berusia 48 tahun, yang divonis mati  karena mengedarkan narkoba pada tahun 2004, dieksekusi oleh regu tembak di Jakarta. Ini adalah eksekusi mati pertama di Indonesia sejak November 2008.

Jaksa Agung Indonesia Basrief Arief menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berencana untuk melakukan eksekusi mati terhadap sembilan terpidana lainnya pada 2013. 

“Ini benar-benar berita yang keterlaluan. Kami menentang hukuman mati dalam segala situasi, tetapi periode yang lama di Indonesia tanpa eksekusi dan janji untuk menempatkan lebih banyak orang untuk dieksekusi mati, membuat hal ini bahkan lebih mengejutkan," kata Papang Hidayat, Peneliti untuk Indonesia dari Amnesty International.

Adam Wilson pertama kali dihukum mati karena perdagangan 1 kg heroin pada tahun 2004 di Tangerang, Provinsi Banten.

Eksekusi kemarin adalah yang pertama di Indonesia selama lebih dari empat tahun. Eksekusi sebelumnya terjadi pada 9 November 2008, ketika tiga pelaku yang terlibat dalam kasus Bom Bali tahun 2002 dieksekusi mati.

Setelah Wilson dieksekusi mati oleh regu tembak, Jaksa Agung hari ini mengatakan bahwa setidaknya sembilan eksekusi lagi akan dilakukan tahun ini, dan bahwa sebanyak 20 terpidana mati bisa dieksekusi.

Sekitar 130 orang diyakini menjadi terpidana mati di Indonesia - lebih dari setengah dari mereka divonis mati karena perdagangan narkoba. Di antara mereka, banyak yang merupakan warga negara asing. Penggunaan hukuman mati bagi kasus narkoba tidak memenuhi  ambang kategori "kejahatan paling serius" sebagaimana diatur dalam hukum internasional.

"Ini merupakan pernyataan Jaksa Agung yang tidak bisa dimengerti- melaksanakan bahkan eksekusi lebih saat ini akan merupakan kemunduran sangat besar. Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan rencana untuk mengeksekusi mati lebih banyak orang lagi," kata Papang Hidayat.

Eksekusi hukuman mati bertentangan dengan indikasi positif bahwa Indonesia sedang bergerak menjauh dari praktik hukuman mati.

Pada bulan Oktober 2012, setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diberitakan mengubah hukuman mati seorang pengedar narkoba, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan tindakan itu adalah bagian dari dorongan ke arah yang lebih jauh dari penggunaan hukuman mati di Indonesia.

Pada Majelis Umum PBB pada bulan Desember 2012, Indonesia untuk pertama kalinya bersikap abstain pada pemungutan suara terhadap resolusi yang menyerukan moratorium global terhadap hukuman mati.

"Apa yang membuat hal ini begitu mengecewakan adalah bahwa kita telah benar-benar melihat pemerintah Indonesia mengirimkan sinyal progresif bergerak menjauh dari hukuman mati dalam beberapa tahun terakhir," kata Papang Hidayat.

"Di tahun terakhir telah terlihat banyak negara lain di kawasan Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Singapura, mengambil langkah-langkah untuk membatasi penggunaan hukuman mati, termasuk untuk masalah narkoba. Kami berharap bahwa Indonesia akan memimpin kecenderungan ini - tidak justru menyeret wilayah mundur."