Aktivis Tuding Pemerintah Gagal Kelola Ketersediaan Pangan

KBR68H, Jakarta - Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menuding pemerintah gagal menawarkan solusi kebijakan untuk menstabilkan harga bawang. Salah satu solusi pemerintah adalah pencabutan izin importir dan pembatasan kuota impor. Manager Advokasi dan Kampanye KRKP Said Abdullah meminta agar Pemerintah mencabut kebijakan pembatasan impor. Said berharap pemerintah bersedia mengubah kebijakan itu dengan melibatkan para petani bawang lokal.

“Jadi menurut, saya ada dua kaki yang harus dilakukan Pemerintah. Pertama menegaskan dan mengukuhkan peraturan yang mengikat pedagang yang nakal dan kedua mau tidak mau pemerintah harus berinvestasi lebih banyak di tata produksinya, dengan melibatkan petani kecil.” Kata Said kepada KBR68H.

Keluarnya Permentan No 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang rekomendasi impor produk hortikultura mendapat banyak tantangan. Pasalnya, dari 20 komoditas hortikultura yang diperdagangkan, 7 diantaranya dibatasi kuota impornya masuk ke Indonesia sampai 30 Juni mendatang. Salah satunya adalah bawang yang terdiri dari bawang bombay, bawang merah dan bawang putih; jeruk yang terdiri dari jeruk siam, jeruk mandarin, lemon dan pamelo, anggur, apel, dan kelengkeng.