KBR, Jakarta- Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi penutupan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Menurutnya, di tengah situasi perekonomian saat ini, tidak mudah untuk masyarakat bisa mencari pekerjaan yang pas dan sesuai, utamanya pada masyarakat yang menjadi korban PHK.
"Kita berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka untuk mengantisipasi agar mereka yang katanlah tadi di PHK itu tetap bisa mendapatkan pekerjaan. Sehingga kalaupun ada PHK ataupun merumahkan atau sejenisnya itu tidak sampai merugikan kepada hak pekerja itu sendiri.
"Harus ada yang bertanggung jawab terhadap nasib mereka itu. Dan kita tahu tadi yang seperti saya bilang, ini menjelang Ramadan dan juga Lebaran ini bukan sesuatu yang mudah untuk ditangani,"ujar Saleh kepada KBR, Jumat (28/2/2025).
Saleh juga mendesak agar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) segera turun tangan dalam menangani penutupan PT Sritex ini.
Baca juga:
- Sritex Tutup Permanen 1 Maret 2025, Ini Jumlah Pekerja Terdampak PHK
Sebelumnya, sebanyak lebih dari 8.000 karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk Group (Sritex Group) terkena PHK karena perusahaan yang jatuh pailit.
Data tersebut berdasarkan catatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari informasi pihak kurator Sritex Group.
