KBR, Jakarta- Kalangan pengamat ekonomi menilai pemangkasan anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto saat ini menyiksa berbagai hal substansial di pemerintahan.
Direktur Eksekutif Calios, Bhima Yudhistira, mengatakan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah akan berdampak signifikan terhadap kondisi masyarakat secara umum. Menurutnya, jika hal-hal esensial sampai terganggu, ini bisa menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi.
"Tapi kalau sampai hal-hal esensial mengganggu kinerja ini bisa blunder ke pertumbuhan ekonomi. Juga bisa bukan hanya ke akomodasi perhotelan yang memang mengaku akan mengalami kerugian besar, atau sektor transportasi jasa sewa kendaraan tapi akan mendorong PHK besar-besaran di berbagai sektor. Bahkan di sektor pemerintahan itu sendiri yang berdampak pada tenaga kerja honorer yang faktanya masih dibutuhkan untuk menjalani fungsi pelayanan publik," ujar Bhima kepada KBR, Kamis (13/2/2025).
Bhima menyoroti banyaknya karyawan honorer yang sudah terlanjur diputus kontrak kerjanya. Dengan kekacauan yang telah terjadi akibat efisiensi anggaran, Bhima mendorong pemerintah bertanggung jawab dengan mencopot Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Baca juga:
Ia juga mengatakan pemangkasan yang dilakukan secara brutal ini berpotensi besar berdampak pada perlambatan ekonomi di 2025.
Bhima menyebut efisiensi anggaran berpotensi besar menurunkan perputaran uang, pertumbuhan ekonomi, dan berdampak di sisi anggaran daerah. Menurutnya, hal ini justru kontraproduktif dengan tujuan Presiden. Apalagi jika efisiensi ini dialihkan ke program makan bergizi gratis yang pengelolaannya juga belum ideal.
"Apalagi kalau ini efisiensi untuk dialihkan ke makan bergizi gratis dan kita tahu pengelolaan makan bergizi gratis juga belum ideal. Maka ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi Celios tuh pasang target 4,7% untuk pertumbuhan ekonomi 2025," kata Bhima.
Bhima menyebut Celios memasang target 4,7% untuk pertumbuhan ekonomi 2025. Ia menilai kebijakan pemangkasan anggaran di era Prabowo tidak melalui perencanaan yang matang. Ia membandingkan dengan era Jokowi yang memiliki mekanisme automatic adjustment, di mana kementerian/lembaga bisa mengajukan surat apabila anggaran yang diblokir bersifat prioritas. Mekanisme ini tidak ada di era pemangkasan anggaran Prabowo, sehingga semua sektor akhirnya terdampak.
Baca juga: