Bagikan:

Kemenpar Diminta Mitigasi Dampak Efisiensi Anggaran di Sektor Pariwisata

Jadi kalau ada teriakan dari pekerja pariwisata seperti hotel dan lain-lain, itu sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan dari efisiensi itu sendiri," ujar Putra

NASIONAL

Kamis, 13 Feb 2025 13:54 WIB

Author

Shafira Aurel

anggaran

Ilustrasi tingkat okupansi hotel. ANTARA

KBR, Jakarta- Anggota Komisi Bidang Pariwisata (VII) DPR Fraksi PDIP, Putra Nababan mendorong Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemangkasan anggaran.

Putra meminta agar anggaran yang dipangkas tidak menimbulkan dampak buruk bagi keberlangsungan masyarakat.

Selain itu, dia mengingatkan agar Kemenpar melakukan audiensi kepada para asosiasi pelaku pariwisata guna memastikan tidak ada kerugian ataupun ancaman badai PHK.

"Efisiensi itu kan harusnya mengubah strategi supaya langkahnya bisa lebih cepat, lompatannya lebih jauh, lebih tinggi, outcome dan output-nya bisa tercapai. Jadi kalau ada teriakan dari pekerja pariwisata seperti hotel dan lain-lain, itu sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan dari efisiensi itu sendiri," ujar Putra kepada KBR, Kamis (13/2/2025).

"Itu namanya tidak bisa mengelola dan tidak bisa selangkah dan sejalan dengan target yang diberikan pak presiden. Untuk itu pihak kementerian harus melakukan evaluasi dan juga harus bisa berkomunikasi dengan pihak asosiasi," imbuhnya.

Putra meminta semua pihak untuk tidak salah mengartikan pemangkasan anggaran ini. Menurutnya, pemangkasan ini suatu upaya positif yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan keuangan negara.

Putra juga berharap seluruh program efisiensi anggaran bisa bersentuhan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

"Efisiensi ini adalah hal positif untuk merampingkan atau membuang lemak-lemak yang tidak perlu. Jadi harus bijak dan hati-hati," katanya.

Baca juga:

Pigai Soal Efisiensi Anggaran: Percaya Saja pada 'Kapten Kapalnya'

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar kementerian/lembaga menghemat anggaran yang dikeluarkan pada tahun ini.

Instruksi Prabowo terkait efisiensi anggaran itu pun dituangkan dalam Inpres tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Total pemangkasan itu pun mencapai Rp306,69 Triliun.

Merespon adanya pemangkasan ini, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengaku ikut terdampak. Bahkan, kerugian yang ditimbulkan diprediksi mencapai Rp24,5 triliun.

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 7

Strategi Perempuan Pengemudi Ojol Mengatasi Cuaca Ekstrem (Bag.4)

Arab Saudi Bangun Taman Hiburan Bertema Minyak di Tengah Laut

Menguji Gagasan Pangan Cawapres

Mahfud MD akan Mundur dari Menkopolhukam, Jokowi: Saya Sangat Hargai

Most Popular / Trending