KBR, Jakarta - Istana enggan merespon putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan ada keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto di Pilkada Serang 2024.
Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengatakan belum bisa memberikan tanggapan terkait hal ini. Ia juga tidak menjawab apakah nantinya Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet atau tidak.
"Maaf saya enggak bisa komentar," ujar Qodari melalui pesan singkat kepada KBR, Selasa (25/2/2025).
Juru Bicara Istana Ujang Komarudin juga bungkam dan mengarahkan ke juru bicara lain.
KBR sudah menghubungi Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, serta beberapa juru bicara yakni Adita Irawati, Philips Vermonte, dan Albert Tarigan. Namun mereka tidak menjawab.
Sebelumnya, MK membatalkan kemenangan pasangan calon nomor urut 2 Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas di Pilkada Serang, Banten. Ratu merupakan istri dari Menteri Desa Yandri Susanto.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung I MK, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung istrinya. Salah satu acara yang dihadiri Mendes dan Ratu adalah rapat kerja cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang, 3 Oktober 2024.
MK menilai Yandri melanggar UU Desa dan UU tentang Pilkada. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tentang Pilkada menyebut, pejabat negara hingga kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
"Pelanggaran ini cukup meyakinkan Mahkamah untuk membatalkan keseluruhan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028/2024," ujar Hakim MK Enny Nurbaningsih.
MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan diucapkan dengan mendasarkan pada daftar pemilih yang sama dengan Pilkada 27 November 2024.
Baca juga:
