KBR, Jakarta- Istana mengakui program cek kesehatan gratis (CKG) masih belum merata di seluruh Indonesia.
Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan pemerintah akan terus mengevaluasi setiap kali ada kesalahan dalam program "Quick Win" kedua Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Ia pun meminta semua pihak untuk bersabar dan menunggu.
"Ya artinya ini program serentak, ya memang bertahap ya. Targetnya kan juga tahun ini 60 juta anggota masyarakat. Jadi untuk yang memang belum (mendapatkan atau terkendala) tentu oleh Kemenkes sedang dipersiapkan sebaik-baiknya ya," ucap Adita kepada KBR, Selasa (11/2/2025).
"Nanti kalau memang di tempat-tempat itu sudah bisa dilakukan tentu akan ada sosialisasi, dan informasi lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat seperti itu," imbuhnya.
Adita menegaskan program cek kesehatan gratis (CKG) ini merupakan salah satu upaya untuk memperkuat sumber daya manusia, agar siap menuju Indonesia Emas 2045.
"Kita tahu bahwa perilaku masyarakat lebih banyak yang setelah sakit baru. Sementara sebenarnya kalau kita bisa melakukan pencegahan di sisi hulunya. Jadi sebelum sakit sudah di cek kondisinya maka ini akan bisa memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar," ujar Adita.
"Dalam tingkat akut dari penyakitnya, atau juga bisa mengurangi beban dari hal pembiayaannya bisa jadi ringan. Oleh karenanya, kita menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bisa memanfaatkan layanan ini,” tambahnya.
Baca juga:
- Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis Masih Alami Kendala
Sebelumnya, program cek kesehatan gratis (CKG) sudah resmi dimulai pada 10 Februari 2025. Namun tidak seluruh wilayah di Indonesia bisa melaksanakan program tersebut.
Salah satunya seperti di Puskesmas Pleret, Bantul, DIY.
Kepala Puskesmas Pleret, Bantul, DIY, Santoso Hardoyo mengaku belum siap untuk menjalankan program skrining kesehatan gratis (PKG).
Hal ini dikarenakan pihaknya masih mengalami beberapa kendala. Salah satunya yakni belum tersedianya alat-alat dan sarana kesehatan lain yang dibutuhkan dalam program ini. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah hambatannya.
Ia mengatakan pihaknya sudah meminta kelengkapan tersebut kepada pemerintah pusat. Namun, ia belum tahu kapan pihaknya akan menerima bantuan itu.
"Terkait itu kami sudah berkomunikasi dengan pusat, kami berharap kekurangannya ini juga bisa segera dipenuhi," katanya kepada KBR.
