KBR, Jakarta- Sebagian kalangan parlemen mengaku menghormati langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada Senin kemarin (10/2/2025).
Wakil Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sugeng Suparwoto menegaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini.
"Waktu itu kita sempat klarifikasi sedemikian rupa apa sebenarnya jadi masalah. Ternyata salah satu yang jadi masalah yang sedang disidik adalah persoalan impor crude dan impor BBM. Kenapa demikian, kita sama-sama tahu ya lifting minyak kita terus turun. Sekarang konsumsi BBM naik 1,6 juta barel per hari konsumsi. Sementara lifting nasional kita hanya 600 ribu barel per hari saja," ujar Sugeng kepada wartawan, dikutip Selasa (11/2).
Sugeng meminta Kejagung untuk menindak tegas berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi di Ditjen Migas Kementerian ESDM. Ia juga berharap agar proses hukum yang sedang berjalan tidak mengganggu kinerja kementerian.
"Ya kita harap jangan sampai mengganggu kinerja lah ya. Kita serahkan dan kita tetap awasi juga perkembangannya," imbuhnya.
Sebelumnya, Kejagung menggeledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang, pada Senin, 10 Februari 2025.
Kejagung menyatakan, penggeledahan ini dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya penyimpangan dalam impor minyak mentah. Penggeledahan yang berlangsung selama tujuh jam ini menghasilkan penyitaan lima dus dokumen dan 15 telepon genggam.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Harli Siregar, mengatakan hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 70 saksi dan satu ahli terkait dugaan korupsi impor minyak mentah dan produksi kilang di PT Pertamina periode 2018-2023.
Baca juga:
