KBR, Jakarta – Wakil Presiden Maruf Amin menanggapi rilisnya film dokumenter Dirty Vote. Film itu menggambarkan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu.
Menurut Wapres, film tersebut merupakan bagian dinamika politik menjelang pemungutan suara Pemilu 2024 yang digelar Rabu lusa.
"Saya kira itu dinamika dari politik kita. Ya saya pikir tentu pemerintah kalau sasarannya pemerintah, tentu akan memperhatikan suara-suara itu. Saya kira kita harapkan bahwa keinginan-keinginan yang lebih baik tentu harus direspons baik pula," kata Maruf di Istana Wapres, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Maruf Amin menekankan Pemilu 2024 harus berlangsung dengan baik tanpa menimbulkan perpecahan di masyarakat.
"Kita ingin bahwa pemilu itu menambah kebaikan, memperbaiki keadaan, jangan sampai pemilu justru yang membawa kemunduran kita karena adanya permusuhan," ucapnya.
Akhir pekan lalu, film dokumenter garapan Dhandy Laksono berjudul Dirty Vote dirilis ke publik. Indikasi kecurangan pemilu di film itu dijelaskan oleh tiga pakar hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Ketiganya menerangkan berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Baca juga:
- JK: Dirty Vote Hanya Ungkap 25 Persen Dugaan Kecurangan
- TPN Ganjar-Mahfud: Jangan Cepat Menilai Film Dirty Vote Fitnah
Bivitri Susanti mengatakan film tersebut berusaha menjelaskan dengan fakta dan data bahwa pemilu bukan sekadar harus terlaksana, namun perlu diteliti juga prosesnya supaya adil dan sesuai konstitusi.
Bagi Bivitri, pemilu kali ini bisa disebut tidak baik-baik saja karena ada indikasi kecurangan.
"Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja," kata Bivitri dikutip dari kanal Youtube Dirty Vote.
Film itu juga membahas tentang kekuasaan yang diduga disalahgunakan karena nepotisme dalam negara hukum yang demokratis.
Editor: Wahyu S.
