KBR, Bandung- Polri menyerahkan pengawasan pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam merespons kemunculan film Dirty Vote yang memuat isu kecurangan hingga ketidaknetralan di Pemilu 2024. Kepala Divisi Humas Polri, Sandi Nugroho menegaskan, tidak akan mengambil tindakan apapun karena isu yang diusung dalam film tersebut merupakan ranah Bawaslu.
"Itu (film Dirty Vote) masih di ranahnya di Bawaslu. Apakah itu pelanggaran pemilu apa tidak. Bawaslu nanti yang akan melihat apakah itu masuk kampanye gelap, atau mungkin masuk kampanye terselubung, atau yang lainnya nanti biarkan Bawaslu yang melihat. Nanti kita luruskan baru kita komunikasikan ke Bawaslu," kata Sandi kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (12/2/2024).
Kepala Divisi Humas Polri, Sandi Nugroho mengingatkan agar masyarakat tak termakan dengan narasi-narasi kebohongan, ataupun praktik-praktik manipulasi informasi di saat-saat pesta demokrasi sekarang ini.
Karena itu, menurut Sandi, Polri tak ingin gegabah menilai film tersebut masuk dalam ranah hukum maupun pelanggaran pemilu.
Baca juga:
- Respons Film Dirty Vote, Wapres: Itu Dinamika Politik
- JK: Dirty Vote Hanya Ungkap 25 Persen Dugaan Kecurangan
Sebelumnya pada akhir pekan lalu, film dokumenter garapan Dhandy Laksono berjudul Dirty Vote dirilis ke publik. Indikasi kecurangan pemilu di film itu dijelaskan oleh tiga pakar hukum tata negara yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Ketiganya menerangkan berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Bivitri Susanti mengatakan film tersebut berusaha menjelaskan dengan fakta dan data bahwa pemilu bukan sekadar harus terlaksana, namun perlu diteliti juga prosesnya supaya adil dan sesuai konstitusi.
Bagi Bivitri, pemilu kali ini bisa disebut tidak baik-baik saja karena ada indikasi kecurangan.
"Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa, sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja," kata Bivitri dikutip dari kanal Youtube Dirty Vote.
Film itu juga membahas tentang kekuasaan yang diduga disalahgunakan karena nepotisme dalam negara hukum yang demokratis.
Hingga Selasa (13/02/2024) film Dirty Vote telah ditonton lebih tujuh juta penonton.
Editor: Rony Sitanggang
