KBR, Jakarta- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak Presiden Joko Widodo memastikan Pemilu yang jujur, adil, demokratis, dan ramah HAM. Wakil Ketua Tim Pemilu Komnas HAM, Saurlin P. Siagian mengatakan Jokowi perlu memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang dan anggaran terhadap aparat penyelenggara negara, termasuk salah satunya bantuan sosial.
"Atas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, demokratis dan ramah HAM. Presiden perlu memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan anggaran oleh aparat penyelenggara negara, termasuk Bantuan Sosial untuk pemenangan salah satu peserta Pemilu. Mendorong pemerintah juga untuk memperkuat komitmen dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dalam pembangunan," kata Saurlin dalam keterangan pers, Selasa (6/2/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan bersama beberapa Lembaga Nasional HAM (LNHAM) yang terdiri dari Komnas HAM RI, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Disabilitas (KND).
Baca juga:
Wakil Ketua Tim Pemilu Komnas HAM, Saurlin P. Siagian mendorong pemerintah memperkuat komitmen dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM dalam pembangunan.
Saurlin menilai salah satunya kebijakan soal proyek strategi nasional (PSN) yang perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM lagi.
"Baik dalam lingkungan hidup masyarakat dan kelompok rentan. Termasuk didalamnya pemenuhan hak-hak pekerja di industri pertambangan, perkebunan," kata Saurlin.
Editor: Rony Sitanggang
