KBR, Jakarta - Indonesia Political Opinion (IPO) menilai penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak lagi berperan kuat untuk meraup suara rakyat di Pemilu 2024. Direktur eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan masyarakat sudah mulai cerdas dan tidak mudah tergoda pada tawaran-tawaran bansos.
Salah satu alasannya kata dia, masyarakat sudah mulai melakukan perlawanan terhadap dinasti politik.
"Survei yang dihimpun oleh Indonesia Political Opinion begitu ya, sebenarnya sudah tidak cukup leluasa untuk menarik simpati publik dari bantuan sosial. Kenapa? Karena secara porsi pemilih itu sudah menyebar merata, baik yang ke Prabowo Subianto, Anies Baswedan, termasuk Ganjar Pranowo. Sekarang ada kelompok-kelompok yang bisa diubah pilihannya itu hanya sekitar 1,5 atau 1,6 persen saja," ujar Dedi kepada KBR, Senin (5/2/2024).
Baca juga:
- Bansos Jokowi Dinilai Kerek Elektabilitas Prabowo-Gibran
- Politisasi Bansos Menjelang Pemilu, Bawaslu Bisa Apa?
Pemberian bansos meningkat menjelang Pemilu 2024. Pada Sidang Kabinet Paripurna Januari lalu, Jokowi mengingatkan para menteri untuk meneruskan program bansos.
Kepala negara memerintahkan program bansos terus dipantau agar tepat sasaran.
"Baik yang berupa bantuan Bansos pangan, baik yang berupa bantuan PKH baik yang berupa BLT semuanya harus dipastikan tepat sasaran," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Hasil kajian Indonesia Indonesia Budget Center (IBC) menunjukkan, anggaran bansos menjelang pemilu meningkat 12 persen atau Rp53 triliun. Pada 2023 dana bansos mencapai Rp443 triliun, sedangkan di 2024 naik menjadi Rp496 triliun.
Editor: Wahyu S.
