KBR, Jakarta - Federasi Serikat Pekerja Media Indonesia (FSPMI) mempertanyakan tujuan penerbitan kode batang digital dua dimensi (Quick Response Code/QR Code) media massa oleh Dewan Pers.
Sekretaris Jenderal FSPMI, Wayan Agus Purnomo meragukan langkah itu akan bisa menangkal berita palsu atau hoax. Ia mengatakan saluran informasi dan berita bisa diakses publik darimana saja.
Wayan Agus menyebut pemberian kode QR hanya akan mengkotak-kotakan media massa. Padahal seharusnya kebebasan berpendapat milik semua orang.
"Di era demokrasi ini semua orang berhak bersuara dan berhak mendirikan media. Dan saya rasa tidak perlu ada labelling mana media yang perlu mendapatkan barcode. Karena nanti mungkin akan timbul persepsi bahwa media-media yang hanya mendapat barcode-lah yang beritanya dapat dipercaya. Tapi kan pada prakteknya benarkah media-media ini layak di percaya? Sedangkan informasi bisa di dapat di mana saja," kata Wayan, Minggu (5/2/2017).
Baca juga:
- Hadang Media Penyebar Hoax, Dewan Pers Akan Keluarkan Barcode Media 'Halal'
- Protes Media Alternatif dan Klarifikasi Dewan Pers soal Kode Verifikasi QR Code
Wayan mengatakan yang dibutuhkan media saat ini dari Dewan Pers adalah melakukan literasi media.
"Salah satu cara mencegah hoax adalah memperkuat literasi media, bagaimana membaca sebuah media, bagaimana membedakan hoax, bagaimana membandingkan informasi yang ada di media, dengan melihat sikap, motif dan kepemilikan," kata Wayan.
Ia justru khawatir jika pemberian QR Code hanya akan mengembalikan media dengan wajah Orde Baru.
"Dewan Pers itu fungsi dan semangatnya untuk kebebasan. Sebuah badan untuk bertugas menangani sengketa media. Tapi sekarang menjadi stempel pemerintah untuk membedakan mana media yang layak mana yang tidak, itu tidak pada semangatnya," jelasnya
Baca juga:
Nukman Luthfie: 'Nyebelin Memang, Tapi Kunci Melawan Hoax itu ya Edukasi, Literasi Media'
Editor: Agus Luqman
