KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat mencatat masih ada anggaran sekitar Rp130 miliar yang belum disalurkan ke daerah-daerah penyelenggara pemilu.
Anggota KPU Pusat Arief Budiman mengatakan anggaran yang belum ditransfer itu bisa mengganggu jalannya proses pemilihan kepala daerah. Arief mengatakan daerah-daerah yang belum menerima transfer dana diantaranya Provinsi Aceh dan Papua.
"Yang (tadinya) masih Rp500 miliar sekarang sudah berkurang menjadi Rp130 miliar yang belum tertransfer ke daerah-daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Kita berharap, KPU sebagai penyelenggara pemilu maupun pemerintah daerah memperhatikan secara serius hal ini, karena kalau anggaran tidak tercukupi bisa saja kegiatan itu agak terganggu," kata Arief Budiman kepada KBR, Senin (13/2/2017).
Arief Budiman menambahkan belum cukupnya anggaran pemilihan kepala daerah membuat KPU di daerah baik tingkat kabupaten kota maupun provinsi terpaksa melakukan penghematan. Hal itu dilakukan agar proses pemilihan kepala daerah bisa berjalan maksimal meskipun anggaran tidak mencukupi.
"Ada kemungkinan, meskipun anggarannya belum turun, namun anggaran di KPU tersebut bisa mencukupi. Karena, KPU melakukan penghematan di beberapa bagian sehingga masih ada anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tersisa," ujarnya.
Terkait logitik, KPU Pusat mengklaim seluruh pengiriman logistik sudah berjalan dan sesuai jadwal. Dari pantauan KPU Pusat dan KPU daerah penyelenggaran pemilihan kepala daerah, logistik tercukupi dan sudah berada di daerah-daerah yang ditentukan.
"Logistik dilaporkan semua berjalan. Kita sudah terima gambar-gambar pengiriman logistik baik melalui jalur, darat maupun udara. Jadi diharapkan satu hari sebelum pemungutan suara sudah bisa diterima oleh KPPS di masing-masing TPS," kata Arief.
Terkait adanya ancaman keamanan penyelenggaran pilkada di Papua, KPU Pusat akan melakukan pengecekan informasi adanya penembakan di Papua. KPU akan mencari tahu apakah penembakan itu terkait dengan pesta demokrasi atau kriminal biasa.
"Kami belum terima laporan resminya apakah itu ada kaitannya dengan pilkada ataukah itu kriminal biasa kita belum tahu rincian kejadiannya," ungkapnya.
Editor: Agus Luqman
