KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menunda memutuskan terkait pengembangan Blok Gas Masela di Maluku Barat Daya bakal dibangun di darat atau di laut sampai bertemu investor kontraktornya. Kedua investor kontraktor tersebut adalah Inpex Corporation dan Shell.
Alasannya menurut Jokowi, harus mendengar terlebih dahulu soal rencana investor terkait pengembangan potensi gas alam abadi tersebut. Kata dia, jangan sampai pengembangan Blok Masela justru melanggar konstitusi karena tidak mensejahterakan rakyat.
"Amanat Konstitusi menyatakan dengan tegas dan jelas yang menyatakan sumber daya alam bahwa itu harus untuk kesejahteraan rakyat untuk semua orang dan bukan untuk segelintir orang atau sekelompok orang. Kedua juga kita harus bisa memanfaatkan Migas untuk menciptakan nilai tambah untuk memberikan keuntungan untuk wilayah timur terutama," ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas, Senin (01/02/2016).
Jokowi melanjutkan, "oleh sebab itu sebelum saya masuk ke offshore maupun onshore saya harus bertemu dulu dengan investor kontraktornya."
Sebelumnya, terjadi silang pendapat beberapa pihak terkait posisi pengembangan blok gas alam Masela di Maluku Barat Daya. Terdapat dua pilihan terkait dengan pembangunan kilang di Blok tersebut.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) merekomendasikan membangun dengan sistem LNG terapung atau floating LNG. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli lebih condong dalah lewat darat atau onshore. Alasannya akan lebih berdampak pada perekonomian daerah yang menjadi lokasi tambang.
