KBR68H, Jakarta - Komisi Nasional Perempuan hari ini mengundang para
ketua umum partai untuk menandatangani pakta integritas terkait
intoleransi dan penegakan hukum di Indonesia. Namun sayangnya, tidak ada
satupun ketua umum partai yang hadir dalam Temu Nasional Kebangsaan
itu. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah mengatakan, beberapa partai
berhalangan karena memiliki agenda lain atau sudah mewakilkan dirinya
dengan perempuan dari partainya. Masruchah mengatakan, pakta integritas
mengenai intoleransi khususnya gender, seharusnya tidak hanya
dipikirikan oleh wanita.(Baca: Perda Diskriminatif Perempuan Capai 280 Lebih)
"Kami
mengandaikan, kami beranggapan saja ketika dia tidak hadir sama dengan
dia tidak memiliki komitmen terkait dengan janji kebangsaan yang
disuarakan oleh kawan-kawan dari 15 provinsi, 170 organisasi dan 24
kabupaten/kota. Karena mereka hadir juga dalam kerangka untuk memikirkan
negara bangsa ke depan." kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Masruchah
kepada KBR68H, Kamis (27/2).
Wakil Ketua Komnas Perempuan,
Masruchah mengatakan, dalam Temu Nasional itu Komnas Perempuan
menggandeng 170 organisasi seperti Aliansi Masyarakat Sipil untuk
Perempuan dan Politik serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
Ratusan organisasi tersebut menyusun isi pakta integritas yang menagih
komitmen partai dalam persoalan HAM, ketiadakdilan gender, masyarakat
minoritas, dan kekerasan berbasis gender. Dalam acara ini turut hadir
para calon anggota legislatif 2014 yang mewakili 15 partai di Indonesia,
termasuk parti lokal di Aceh.
Editor: Nanda Hidayat
