KBR68H, Jakarta- Sekitar seribu petani dari sejumlah daerah menggelar unjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka menuntut lembaga antikorupsi tersebut menyelidiki dugaan korupsi pemberian izin Hak Guna Usaha yang diperkirakan mencapai jutaan hektar di Badan Pertahanan Nasional (BPN). Koordinator Umum Koalisi Anti Korupsi Pertanahan Iwan Nurdin mengatakan izin pemberian HGU dinilai menyulut maraknya konflik agraria yang melibatkan petani dan para pengusaha.
"Sertifikat-sertifikat yang menyebabkan kita kehilangan tanah. Hari ini kita ke sini untuk melaporkan kepada kuasa hukum kita supaya segera KPK menyidik kasus-kasus pertanahan. JIka dianggap laporan kita tidak lengkap, tugas mereka untuk melengkapi dan menangkapi penjahat pertanahan," tegas Iwan di Gedung KPK
Selain menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPK, para petani juga berencana mendatangi Mabes Polri dan kantor BPN. Koalisi Anti Pertanahan mencatat ada sekitar 300-an konflik agraria di tanah air. Diperkirakan sekitar satu juta hektar lebih tanah tersebut milik petani.
