Pemerintah Lelang Rute Merpati

KBR68H, Jakarta - Pemerintah menjual 19 rute tunggal yang selama ini dilayani oleh Maskapai Penerbangan Merpati Nusantara Airlines.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti mengatakan, hal ini dilakukan menyusul kondisi keuangan Merpati yang diambang kebangkrutan. Rute-rute itu meliputi wilayah Indonesia Bagian Barat seperti Biak-Sorong, Bima-Makassar, Jayapura-Tanah Merah, Manado-Palu, dan Mulia-Nabire. Ia optimistis rute ini banyak diminati oleh maskapai penerbangan lain.

"Merpati kan sekarang berhenti semua. Jadi rute-rute yang khusus dilayani oleh Merpati kami tawarkan kepada maskapai lain. Nanti siapa yang mengajukan dan memenuhi persyaratan kami kasih saja. Rute yang hanya dilayani oleh Merpati saja itu ada 19 rute dan kebanyakan di daerah Indonesia Timur. Nah kami tinggal menunggu penawaran dari maskapai lain," jelasnya ketika dikonfirmasi KBR68H melalui sambungan telepon.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti menambahkan, institusinya juga bakal melihat kesiapan dari calon maskapai yang akan mengambilalih rute itu. Hal yang paling penting dipenuhi kata dia adalah, cukup atau tidaknya armada pesawat. Sejauh ini kata dia, baru Citilink yang menyatakan minatnya untuk mengisi sebagian rute itu.

Desakan Pegawai Merpati

Sementara itu, Forum Pegawai Merpati meminta DPR mengganti direksi maskapai milik negara tersebut. Ketua Forum Pegawai Merpati Sugiyarto mengatakan, penggantian itu sebagai salah satu solusi menyehatkan kembali maskapai yang banyak menggarap penerbangan perintis.

Dia meminta, DPR untuk mengagendakan pertemuan dengan pegawai Merpati. Ini dilakukan jika pertemuan antara Kementerian BUMN dan Direksi Merpati tidak membuahkan hasil.

"Kalau negosiasi dari pegawai ke direksi sudah kami lakukan berkali-kali tapi direksi selalu mengeluarkan surat edaran, karena kondisi perusahaan maka tidak bisa membayarkan gaji. Kepada kementerian BUMN sudah kami lakukan tetapi tidak ada tanggapan yang positif, berikutnya kami akan mengadu nasib ini ke DPR karena pemilik perusahaan ini negara. Kami terus menunggu dan kami terus menghubungi Sekretariat DPR dan bapak-ibu di sana masih menunggu waktu yang tepat untuk memanggil kami, pegawai dan manajemen Merpati," jelas Ketua Forum Pegawai Merpati Sugiyarto ketika dihubungi KBR68H, Jumat (7/2).

Sugiyarto menambahkan, sebanyak 1400-an pekerja di maskapai Merpati belum mendapat gaji sejak November lalu. Mereka terpaksa menjual harta dan menguras tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, sebagian pekerja mulai melamar pekerjaan di maskapai lain.

Sebelumnya, Maskapai Penerbangan Merpati dalam kondisi kritis lantaran terlilit hutang Rp 6,7 triliun. Sejumlah rute penerbangan pun terpaksa dihentikan sejak 1 Februari lalu.

Editor: Anto Sidharta