Pemerintah Dituntut Bertanggungjawab Terhadap Pekerja Merpati

KBR68H, Jakarta - Pemerintah dituntut bertanggungjawab terhadap nasib pekerja PT Merpati Nusantara Airlines yang belum mendapat gaji sejak Desember tahun lalu. Ketua Federasi BUMN Bersatu Arif Poyuono mengatakan, pemerintah seharusnya memiliki solusi terkait rencana membangkrutkan maskapai penerbangan itu.

"Biar bagaimanapun pemerintah harus bertanggungjawab. Apabila pemerintah ingin membangkrutkan PT Merpati, yang paling penting adalah karyawannya diurusi. Misalnya bisa disiapkan uang PHK-nya atau misalnya dialihkan ke BUMN lain, misalnya ke Garuda atau ke mana," ujar Arif ketika dihubungi KBR68H, Sabtu (2/1).

Ketua Federasi BUMN Bersatu, Arif Poyuono. Dalam dua bulan terakhir pegawai maskapai Merpati belum menerima gaji sehingga memicu terjadinya aksi mogok kerja. Perusahaan tersebut terlilit utang hingga enam triliun rupiah dengan PT Pertamina. Belakangan, muncul wacana dari pemerintah untuk membangkrutkan maskapai penerbangan itu.