KBR68H Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta akan tetap membeli saham Palyja meski masih bermasalah dalam hukum. Gubernur Jakarta Joko Widodo mengatakan permasalahan hukum tersebut akan diurus oleh PT Jakarta Propertindo. Menurut dia, pembelian PT Palyja harus tetap berjalan, untuk kebutuhan masyarakat.
"Gini loh, Palyja itu yang berkaitan dengan air itu harus dikuasai oleh negara, oleh pemerintah. Nah, ini mau kita kuasai kok jadi ramai lagi. Nggak tahu, itu urusan hukum, urusannya Jakpro, yang jelas untuk pembelian kita sudah siap, masalah detil-detil seperti masak harus sampai saya," kata Joko Widodo di Balai Kota, (6/2).
Sebelumnya, Koalisi Rakyat Untuk Hak-Hak Atas Air (KRUHA) menilai pembelian saham Palyja oleh Pemerintah Provinsi DKI bisa dianggap korupsi. Selain itu juga, dasar hukum hak pengelolaan air di Jakarta oleh PT Palyja sendiri tengah digugat. Mereka mendesak pemerintah DKI untuk menunda pembelian dan menunggu proses hukum selesai.
Editor: M Irham
