Ini Dia 5 Titik Potensi Korupsi di BPJS Kesehatan

KBR68H, Jakarta - Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS)  kesehatan mencatat ada sekitar 5 titik potensi korupsi dalam lembaga yang baru dibentuk pada awal Januari lalu.

Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan kelima titik tersebut diantaranya, Investasi dana dalam BPJS, investasi dana jaminan sosial, penggunaan aset, dana operasional, serta pembayaran fasilitas kesehatan.

Meski demikian Fahmi menyebut pihaknya terus memngawasi jalannya pelaksanann pelayanan satu atap melalui pengawas internalnya.

"Kita punya satuan pengawas internal, kita punya guru manajemen resiko, grup manajemen mutu. Intinya untuk mencegah ini governance-nya sudah tertata, governance yang ada dipertahankan walaupun kemungkinan potensi-potensi itu saya kira tetap ada. Apalagi kita bersuyukur sekarang untuk OJK sekaarang secara rutin sebagai pengawas eksternal bisa bulanan, triwulanan dan tahunan," kata Fahmi di Gedung KPK

Selasa (11/2) ini KPK bersama dengan BPJS dan OJK membahas mengenai adanya potensi korupsi dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjanji bakal mengawal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang rawan akan tindak korupsi. Hal ini lantaran ada sekitar Rp 40 triliun setiap tahunnya yang harus di kelola BPJS kesehatan.

Editor: Anto Sidharta