Imparsial: Presiden Jangan Pilih Menteri Agama dari Parpol

KBR68H, Jakarta - LSM Pemerhati HAM Imparsial meminta pemerintah untuk tak menunjuk menteri agama dari partai politik. Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan menteri agama dari parpol sering menggunakan isu kebebasan beragama untuk kepentingan partainya. Akibatnya, kerja menteri agama untuk mengurus kasus intoleransi menjadi tidak fokus. Menurut Poengky, ini juga yang terjadi di era kepemimpinan Menag Surya Dharma Ali. (Baca: Penelitian CSW: Indonesia dalam Bahaya Intoleransi)

“Semakin dibiarkannya kelompok-kelompok intoleran dan kemudian juga ironisnya ini, elit-elit kita yang ada di pemerintahan itu salah satu orang atau kelompok yang mendukung intoleran itu," jelas Poengky Indarti saat program Sarapan pagi KBR68H. 

Menurut Poengky, Menteri Agama pada beberapa kesempatan justru memprovokasi warga untuk benci pada kelompok ajaran atau aliran kepercayaan tertentu. Jadi mereka ada duduk di pemerintahan terus kemudian membiarkan hal ini terjadi bahkan justru ngompor-ngompori gitu. Misalnya menyatakan wah ini memang yang tak benar dan tak sesuai dengan ajaran. Nah model-model seperti yang justru membuat kelompok-kelompok yang dibawah justru terpengaruh,” ujarnya pada saat program Sarapan Pagi.

Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti menambahkan, seharusnya Surya Dharma Ali sebagai pimpinan Kementerian Agama menaungi keberagaman tersebut serta menjamin kelompok minoritas.

Sebelumnya CSW (Christian Solidarity Worldwide) menyebut pelaksanaan toleransi di Indonesia dalam keadaan bahaya menyusul meningkatnya kasus intoleransi. Bahkan hasil penelitian menunjukkan kasus intoleransi juga menyerang agama tradisi di tanah air, seperti kasus Ahmadiyah.

Editor: Irvan Imamsyah