KBR68H, Banyuwangi - Calon Wakil Presiden dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Hary Tanoesoedibjo, menyindir Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dia mengatakan, popularitas Jokowi mulai merosot karena banjir.
Hary mengklaim elektabilitas pasangan Wiranto- Hary Tanoesoedibjo (Win-HT) terus menanjak. Kata dia, meningkatnya elektabilitasnya tersebut disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya banyaknya aktifitas sosial yang ia lakukan dan merosotnya popularitas calon lain.
“Masa jayanya sudah lewat,” ujar pemilik MNC Group ini saat temu kader Partai Hanura di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.
Berdasarkan hasil survey internal Partai Hanura pada Januari 2014 kemarin, kata dia, Partai Hanura berada di posisi ketiga. Sedangkan pasangan Win-HT berada di posisi kedua dengan tingkat elektabilitas 8,9 persen.
Menurut dia naiknya popularitas Partai Hanura ini karena banyak kasus yang menimpa partai lain. Untuk itu dia meminta Badan Pemenangan Pemilu Hanura untuk melanjutkan berbagai aktivitas sosial yang sudah direncanakan.
“Selain itu saya juga meminta para caleg Hanura juga rajin turun ke masyarakat. Sebab jika ini sama-sama dilakukan saya optimistik elektabilitas Partai Hanura dan Win-HT bisa mencapai 20 persen,” kata Hary Tanoe.
Sejak kemarin hingga Rabu ini (12/2), Hary Tanoe melakukan safari politiknya di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Sekalian bertemu kader dia juga melakukan bakti sosial di sejumlah tempat di Banyuwangi.
Tanggapan soal Teguran KPI
Sementara, terkait teguran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada stasiun televisi miliknya, Bos MNC Group itu mengaku telah mengirimkan surat klarifikasi ke KPI.
Menurut Hary Tanoesuedibyo, tampilnya Win-HT dalam acara televisi bukan termasuk pelanggaran karena belum resmi sebagai peserta pemilu. Kata dia, dalam peraturan yang dilarang berkampanye dini hanyalah peserta pemilu yang resmi ditetapkan KPU.
Ia berdalih, munculnya Win-HT dalam acara televisi miliknya tidak berkaitan untuk mendongkrak elektabilitas Partai Hanura.
“KPI tidak pernah menegur dan sudah diklarifikasi tidak ada masalah. Begini, jadi saya minta wartawan itu juga tahu aturan. Yang menjadi peserta pemilu itu Partai Hanura. Kalau Win-HT itu bukan peserta pemilu (karena) belum dikukuhkan. Jadi mau iklan, mau sponsor ini itu silahkan saja, asal bayar. Misalnya nanti Pak Aburizal mau begitu, silahkan, asal bayar, Pak Jokowi mau begitu, silahkan asal bayar. Tidak ada larangan,” kata Hary Tanoesoedibyo.
Senin lalu (10/2), KPI telah mengirim surat teguran kepada tiga perusahaan media televisi. Yakni MNC Gorup, Media Grup dan Viva Group. Ketiganya telah menyalahi aturan kampanye media penyiaran dengan mencuri start waktu kampanye.
Editor: Anto Sidharta
