Cara KPK Cegah Korupsi Minerba

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menggelar pertemuan dengan 12 gubernur membahas pencegahan korupsi di bidang pengelolaan mineral dan batubara (minerba). Beberapa gubernur yang hadir antara lain Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengatakan, rencananya KPK akan ikut mengawasi pengelolaan minerba di daerah. KPK bahkan meminta setiap kepala daerah untuk memperketat pemberian izin minerba.

"Ya, kita rapat koordinasi mengenai penertiban sebagai laporan pertambangan. Saya kira suatu kajian yang sangat bagus KPK menyusun koordinasi supervisi mengenai perizinan pertambangan di daerah-daerah dan kami dari daerah tentu sangat mendukung. Jadi, ada 12 gubernur tadi dari seluruh Indonesia yang sangat senang karena pengelolaan sumber daya alam kita itu harus benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat," tutur Awang Faroek Ishak di Gedung KPK, Jumat (7/2).

Awang Faroek Ishak menambahkan, para gubenur akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan para pejabat di daerah masing-masing.

Selama pemberlakuan otonomi daerah, izin pengelolaan tambang berada di tangan pemerintah daerah. LSM lingkungan hidup WALHI menyebutkan sistem ini membuat pengelolaan tambang menjadi sulit dikontrol. Tahun lalu KPK menyebutkan ada potensi kerugian negara hingga Rp 5000 triliun rupiah akibat korupsi di sektor pertambangan.

Editor: Anto Sidharta