Awas, RUU KUHP dan KUHAP Melemahkan KPK

KBR68H, Jakarta - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menyutujui pasal yang melemahkan KPK dalam Rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP dihapus.

Anggota Wantimpres Bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan mengatakan, setidaknya ada 10 hingga 12 pasal yang berpotensi melemahkan KPK. Di antaranya pasal yang mempersingkat masa tahanan KPK menjadi 5 x 24 jam dan penyitaan harus seizin hakim pemeriksa.

"Masa penahanan oleh KPK disingkat. Pasal ini menghilangkan wewenang penahanan oleh KPK yang melebihi masa 5 x 24 jam. Kemudian klausul tersangka atau terdakwa bisa mengajukan penangguhan penahanan. Penyitaan harus seizin hakim pemeriksa. Ketujuh, penyadapan harus seizin hakim. Kedelapan penyadapan dalam hal mendesak bisa dibatalkan. Putusan bebas tidak dapat diajukan ke Mahkamah Agung, dan putusan Mahakamah Agung tidak boleh lebih berat dari Pengadilan Tinggi," ujar Albert di Jakarta, Kamis (20/10).

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Albert Hasibuan menambahkan, Pemerintah harus merevisi Draf RUU KUHP dan KUHAP yang dinilai berisi pasal pelemahan KPK tersebut.

Solusi lain, Pemerintah dan DPR bisa menghapusnya ketika membahas RUU KUHP dan KUHAP di DPR. Wantimpres sendiri sudah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang adanya pasal pelemahan KPK dalam KUHP dan KUHAP.

Editor: Anto Sidharta