UU Pendanaan Teroris Sasar Penyandang Dana

KBR68H, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM berharap UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dapat menjerat para penyalur atau penyandang dana terorisme. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengatakan saat ini penangkapan kasus terorisme hanya berorientasi pada pelaku teror. Padahal sponsor atau penyandang dana terorisme juga harus dikenai sanksi atau diblokir untuk keperluan penyelidikan.

"Agar kejahatan tersebut dapat segera terlacak dan ditanggulangi. Selama ini kriminalisasi pendanaan terorisme telah diatur dalam Undang-Undang No. 15 PRP tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam perkembangan peraturan perlu disempurnakan guna mengimbangi perkembangan modus pendanaan terorisme yang semakin canggih," kata Amir Syamsuddin di Gedung DPR

Sidang paripurna DPR hari ini mengesahkan RUU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Undang-Undang itu memberi sanksi penjara hukuman maksimal 15 tahun penjara bagi orang yang terbukti mendanai aksi-aksi terorisme. Pelaku juga bisa dikenai denda maksimal Rp 1 miliar rupiah.