KBR68H, Jakarta - Nasib proyek pembangunan sarana transportasi massal ( Mass Rapid Transit - MRT ) masih belum jelas. Hingga kini Menteri Keuangan masih membahas porsi utang dan skema pembiayaan proyek MRT dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan pembahasan masih terus bergulir. Menurut pemerintah, proyek MRT tidak hanya menjadi solusi mengatasi kemacetan Jakarta, tetapi juga menjadi cara untuk menekan pembengkakan subsidi BBM yang terus membebani anggaran negara.
“Di satu pihak kita ingi dorong terus tapi juga Kapexnya penyerapannya masih harus ditingkatkan dan kemampuan kita untuk memperbaiki governance infrastruktur, apalagi yang berkaitan dengan public private harus terus ditingkatkan, karena ternyata kemampuan kita menyiapkan proyek yang baik itu masih harus terus disempurnakan. Termasuk misalnya keinginan kita untuk mendukung Pemerintah DKI membangun MRT, ini kan hal yang kita semua berharap supaya bisa disamping memperbaiki kondisi infrastuktur juga kami melihatnya dipemerintah pusat bisa ikut melakukan penghematan terhadap penggunaan BBM bersubsidi," katanya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan memutuskan beban pembiayaan MRT yang ditanggung pemerintah pusat hanya sebesar 49 persen dan pemerintah provinsi DKI Jakarta menanggung sisanya. Awalnya, komposisi pembiayaan pembangunan infrastruktur mass rapid transit (MRT) adalah 42 persen ditanggung pemerintah pusat, sedangkan 58 persen ditanggung Pemerintah Provinsi DKI. Dengan komposisi baru itu, beban Pemprov DKI Jakarta berarti tetap lebih besar dibandingkan dengan pemerintah pusat.
