Perlu Regulasi Untuk Melindungi Jamu

KBR68H, Jakarta - Pemerintah diminta mengkaji ulang sejumlah regulasi yang mengancam keberadaan industri jamu nasional. Regulasi yang ada  masih dianggap  mengurangi daya saing, bahkan  mengancam keberlangsungan sektor jamu, di tengah serbuan produk impor dan ilegal.

Hal itu disampaikan Poempida Hidayatulloh,  anggota Komisi IX (bidang kesehatan) DPR RI, saat dihubungi PortalKBR, terkait masih beredarnya produk jamu ilegal, termasuk jamu impor dari China.

Sebagaimana hasil temuan Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI),  berdasarkan survei kurun waktu Januari 2013,   masih ditemukan jamu mengandung BKO  (bahan kimia obat) di pasaran, yang sebelumnya pernah ditarik oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Jamu yang mengandung BKO memang sudah dilarang BPOM, namun karena industrinya tidak dihentikan, peredarannya masih terus berlangsung.

Menurut Poempida, pemerintah seharusnya melakukan dialog terbuka dengan pemangku kepentingan terkait agar dihasilkan kebijakan yang tidak merugikan  pelaku industri jamu.

“BPOM harus lebih serius dan tegas dalam  mengatasi peredaran jamu dan obat tradisional ilegal tersebut,” tegas Poempida.

Sementara Gabungan Perusahaan Jamu (GP Jamu) mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang khusus bagi jamu. Menurut  Ketua GP Jamu Charles Saerang, jamu perlu dibedakan dengan obat-obatan yang telah diatur dalam undang-undang tentang farmasi. Saerang menambahkan, selama ini jamu masih dimasukkan dalam undang-undang farmasi, padahal jamu berbeda dengan obat.