Perbankan Wajib Berikan Informasi Transaksi Dana Teroris

KBR68H, Jakarta – Perbankan atau lembaga penyedia jasa keuangan diwajibkan memberikan informasi kepada Kepolisian jika ditemukan indikasi transaksi pendanaan terorisme.

Pengamat perbankan, Sugiyono mengatakan, kewajiban itu harus dijalankan oleh perbankan pasca disahkannya Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dengan adanya UU baru ini maka Indonesia tidak bisa lagi menjadi lumbung untuk dana teroris dari negara luar.

“Jadi kalau ada penyidikan, dia harus berikan informasi itu perkembangan yang maju ketika perbankan tidak ada informasi di luar pemiliknya kemudian sudah mengalami revisi ada rahasia informasi dikecualikan, dan ditu dibuka untuk pendanaan antiterorisme ini.”

Kemarin DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dengan disahkannya RUU tersebut, maka seluruh masyarakat pengguna jasa keuangan akan diwajibkan memberikan informasi lengkap ketika melaksanakan transfer atau pengiriman uang melalui lembaga penyedia jasa keuangan.Jika transfer atau transaksi keuangan  tidak memberikan informasi secara detil seputar  sumber dana dan alamat penerima maka akan ditolak.