Pemerintah Lambat Tetapkan HPP, Petani Kedelai Rugi Rp 1,4 Triliun

KBR68H, Jakarta - Dewan Kedelai Nasional Indonesia (DKNI) mengklaim, petani kedelai merugi triliunan rupiah akibat pemerintah terlambat menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP kedelai. Ketua DKNI, Benny Kusbini memperkirakan kerugian petani kedelai pada saat panen raya berkisar Rp1,4 Triliun. Selain itu, keterlambatan penetapan HPP juga merugikan perajin tahu tempe akibat tidak stabilnya harga kedelai di pasar.

“Sekarang 700ribu ton per tahun kalau misalkan berharap petani bisa jual 7ribu di atas lahan mereka setelah dikeringkan. Tapi dengan tidak diturunkan HPP kedelai harga mengikuti mekanisme pasar. Pada saat panen raya, importer berbondong-bondong mendatangkan barangnya. Ditambah kebijakan pemerintah mengnolkan persenkan impor, misalkan hanya 5ribu di petani. Ya kita tinggal kalikan Rp.2000, x 700ribu ton.”ujar Benny Kusbini saat dihubungi KBR68H,kamis(21/2/2013)

Ketua Dewan Kedelai Nasional Indonesia Benny Kusbini menambahkan keterlambatan penetapan HPP membuktikan pemerintah kurang berpihak pada petani kedelai. Ia juga mengaku tidak habis pikir dengan pemerintah yang butuh waktu lama dalam menetapkan HPP kedelai. Namun demikian, ia berharap pemerintah segera menetapkan HPP kedelai untuk menekan kerugian petani.