Pakar Agraria Sampaikan Petisi untuk Presiden

KBR68H, Jakarta – Maraknya kasus agraria di Tanah Air membuat sejumlah pakar bidang agraria membuat surat terbuka atau petisi yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka berharap dengan surat itu presiden turun langsung mengatasi kasus agraria.

Dalam surat terbuka itu mereka juga menyatakan penanganan kasus agraria akhir-akhir ini sudah masuk kategori luar biasa, karena lebih mengedepankan pendekatan kekerasan. Ini berakibat jatuh korban di pihak petani, termasuk para aktivis HAM, yang sedang membela petani.

Surat terbuka tersebut ditandatangi 136 nama, terdiri dari dosen di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN), peneliti LIPI, peneliti agraria, dan sejumlah aktivis reforma agraria. Sejumlah nama yang turut menandatangani adalah pakar agraria yang sudah hampir 50 tahun menggeluti isu tersebut, seperti Sediono MP Tjondronegoro (IPB), Gunawan Wiradi (Sajogyo Institute, pengajar tamu IPB), dan Maria SW Soemardjono (UGM).

Surat terbuka tersebut disusun setelah para pakar agraria membentuk asosiasi yang disebut Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria (FIKA), yang dideklarasikan hari ini (7/2), di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. Soeryo Adiwibowo (dosen IPB) ditunjuk sebagai ketua FIKA, dan Sekretaris-nya adalah Myrna A Safitri (Direktur Epistema Institute).

Sementara itu, menurut Maria SW Soemardjono, untuk penyelesaian kasus agraria sebenarnya sudah pernah diterbitkan Tap MPR RI No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. “Presiden sebaiknya segera membentuk lembaga independen untuk penyelesaian konflik agraria yang bersifat masif dan berdampak luas, jangan sampai jatuh korban lagi di pihak petani,” ujar Maria.