Mendagri Tidak Bisa Jatuhkan Sanksi kepada Joko Widodo

KBR68H, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri tidak memberikan sanksi kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang cuti kampanye tanpa izin. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan KPUD dan Panitia Pengawas Pemilu Jawa Barat yang akan memberikan penilaian salah atau tidaknya tindakan Jokowi. Ini menyusul Jokowi menjadi juru kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki akhir pekan lalu.

"Yang menyebut pelanggaran bukan kami. Itu KPU dan Bawaslu. Kita kan hanya menindaklanjuti soal surat izin aja. Kita tidak mengomentari itu. Cuma beliau meminta izin, izin itu belum bisa diproses karena ada waktu yang tidak terpenuhi kemudian ada kejelasan yang tidak lengkap, terserah KPU dan Bawaslu,"kata Gamawan fauzi, kepada wartawan di Jakarta.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menambahkan tindakan Jokowi untuk menjadi juru kampanye calon kepala daerah tidak masalah. Hanya saja dia harus mengajukan cuti minimal 7 hari sebelum kampanye.