KPU Tuding Sejumlah Kepala Daerah Tak Dukung Pilkada Serentak

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menduga ada kepentingan politik di balik penolakan pilkada serentak tahun ini. Anggota KPU Hadar Gumay mengatakan banyak kepala daerah yang belum siap bertarung jika pilkada dilaksanakan tahun ini. Dia menduga dengan pengunduran jadwal pilkada, persiapan yang bersangkutan untuk mencalonkan lagi akan lebih panjang.

"Secara sederhana dengan perpanjangan itu bisa memperpanjang, masa mereka, kemudian konsentrasi kegiatan politik mereka, misalnya saat ini mereka belum siap, mungkin itu karena alasan kesibukan yang lainnya, sehingga mereka bisa atur di masa yang lain," kata Hadar saat dihubungi KBR68H.

Sebelumnya DPR dan Kementerian Dalam Negeri sepakat memajukan 43 pemilukada tahun ini, alasannya karena jika pada tahun depan, maka akan berbenturan dengan pemilu presiden dan Legislatif. Namun ini ditolak 15 kepala daerah keberatan. Mereka beralasan belum ada anggaran untuk pemilukada, khawatir masa jabatan kepala daerah terpotong, atau pun sedang berkonflik dengan KPU setempat. Kepala daerah yang menyatakan keberatan Gubernur Lampung, Walikota Subulussalam, Bupati Tapanuli Utara dan Bupati Deli Serdang.