KPK Siapkan Sanksi Pembocor Sprindik

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan sejumlah sanksi bagi pembocor dokumen yang diklaim sebagai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Sanksi itu antara lain pemecatan, penurunan golongan dan teguran tertulis. Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, sanksi itu akan diberikan apabila pegawai KPK terbukti melanggar sumpah jabatannya. Sementara kata dia, apabila pimpinan KPK yang terlibat, maka mereka akan dihadapkan kepada Komite Etik.

"Komite Etik itu menyimpulkan, apakah ada pelanggaran etik atau tidak. Selanjutnya, Komite Etik itu melaporkan kepada pimpinan KPK. (Setelah dilaporkan?) Pimpinan KPK yang akan memutuskan hukumannya apa," ujarnya.

Sebelumnya, dokumen yang diduga Surat Perintah Penyidikan (sprindik) KPK atas nama Ketua Umum Partai Demokrat beredar di masyarakat. Dalam dokumen itu, nama Anas muncul karena diduga terlibat dalam korupsi proyek Hambalang. Oleh sebab itu, pimpinan KPK memutuskan membentuk tim investigasi untuk menelusuri dugaan kebocoran dokumen itu. Tim itu akan dipimpin Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK.