KPK Isyaratkan Banding Terkait Vonis Bekas Bupati Buol

KBR68H, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan banding terkait vonis bekas Bupati Buol, Amran Batalipu.

Juru Bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pengajuan banding akan dilakukan jika vonis tersebut tidak mencapai 2/3 tuntutan jaksa KPK. Menurut Johan, pihaknya bakal memutuskan langkah tersebut maksimal tujuh hari setelah vonis.

“Ada kemungkinan banding. Biasanya kalau putusannya dibawah 2/3 biasanya KPK banding, kalau di atas itu biasanya KPK tidak banding. Dilihat 2/3 dari tuntutan ya,” jelas Johan Budi ketika dihubungi KBR68H, Senin(11/2/2013).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghukum bekas Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amran Batalipu selama 7,6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 300 juta. Putusan ini lebih rendah 4,5 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, 12 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Gusrizal mengatakan, Amran terbukti menerima suap sebesar Rp 3 miliar dari pengusaha Hartati Murdaya. Uang itu diduga sebagai pemulus kepengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit milik terpidana Hartati Murdaya.