KPK Didesak Transparansi Penanganan Korupsi Hambalang

KBR68H, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menjelaskan perkembangan korupsi proyek Hambalang untuk menghindari keributan politik yang dihembuskan Partai Demokrat. Sebelumnya, Partai Demokrat mendesak KPK untuk memperjelas status Ketua Umum Anas Urbaningrum dalam korupsi proyek Hambalang. Peneliti ICW Abdullah Dahlan mengatakan, jajaran pemimpin KPK bisa menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga tak muncul spekulasi kinerja lembaga anti rasuah itu terpengaruh intervensi politik.

“KPK ini kan dalam standar proses hukum tidak terpengaruh dalam kegaduhan politik. Idealnya KPK mandiri dan tidak terpengaruh. Jika ada isu-isu perbedaan, mungkin penting untuk secara resmi, seluruh pimpinan muncul untuk menjelaskan secara kelembagaan sampai sejauh mana kasus Hambalang,” ungkap Abdullah Dahlan kepada KBR68H.

Sebelumnya, Partai Demokrat meminta KPK memperjelas status hukum Anas Urbaningrum dalam korupsi proyek Hambalang di Jawa Barat. KPK kemudian menyatakan Anas belum ditetapkan sebagai tersangka. Kisruh status hukum Anas membuat Ketua Dewan Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan delapan solusi menyelamatkan partai dari persoalan korupsi yang membelit kadernya. Solusinya, antara lain, meminta Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum fokus terhadap dugaan korupsi yang saat ini tengah ditangani KPK.