KPI Tawarkan 4 Opsi Aturan Iklan Kampanye di Media Massa

KBR68H, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan empat pilihan terkait pengaturan kampanye di media massa.

Anggota KPI Idy Muzayyat menjelaskan, aturan ini harus disepakati antara KPI dengan Komisi Pemilihan Umum. Selama ini KPU dan KPI sering salah paham terkait pengaturan kampanye di media massa. Seperti soal kesalahpahaman mengenai aturan spot iklan di media massa.

"Opsi pertama adalah; yang selain spot itu dilarang sama sekali. Karena yang diatur hanya 10 kali spot itu. Opsi kedua, yang selain spot dipersilakan sama sekali. Tidak ada aturan. Opsi ketiga, yang selain spot itu dipersilakan tapi batasan maksimalnya hanya 10 kali. Kalau advetorial mau disamakan tidak bisa. Karena advetorial kan iklan panjang. Sementara ini kan ada batasan 30 detik. Terus opsi yang keempat adalah, diperbolehkan dan masuk dalam akumulasi 10 kali itu. Nah ini opsi-opsi yang harus kita sepakati," katanya saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi Penyiaran DPR.

Sebelumnya, KPI menyatakan perlunya aturan main terkait kampanye atau iklan parpol di media massa seperti televisi dan radio. Hal itu dikatakan KPI, setelah KPU mengumumkan sepuluh partai politik (parpol) yang bisa mengikuti Pemilu 2014.

Menurut KPI, aturan main diperlukan agar kampanye bisa dilaksanakan secara adil. Selama ini hanya partai bermodal besar saja yang bisa beriklan di radio dan televisi. Apalagi jika pemimpin partai politik sekaligus menjadi pemilik media. Seperti, Surya Paloh di Partai NasDem dan Aburizal Bakrie pemimpin Partai Golkar.