Kontras: Ada Motif Politik Dibalik Kisruh Internal Komnas HAM

KBR68H, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) menduga ada motif politik dibalik kekisruhan internal Komnas HAM. Koordinator Kontras, Haris Azhar mengatakan, kekisruhan ini membuat Komnas HAM tidak bisa fokus untuk menyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini juga bakal menguntungkan sejumlah nama pelanggar HAM yang bakal maju pada Pemilu 2014 mendatang. Apalagi Haris mensinyalir komisioner yang sekarang ini hanyalah orang-orang titipan dari para pelaku pelanggar HAM berat yang belum terungkap saat ini.

“Jadi perlu dipertanyakan juga, kita sih curiga ada motif politik dibalik ini semua. Jadi mereka ini hanya alat-alat aja untuk kepentingan yang lebih besar untuk menggembosi Komnas Ham. Karena Komnas Ham ini berpotensi kan menganggu sejumlah nama yang akan maju ke pemilu 2014 termasuk pemilu legislatif, berpotensi mengganggu investasi atau ekspansi bisnis yah dan juga menganggu karirnya sejumlah pejabat nasional dan daerah yang ada di institusi pemerintah yang kerap melakukan pelanggaran Ham," ucap Haris Azhar ketika dihubungi KBR68H.

Koordinator Kontras, Haris Azhar menambahkan, pihaknya masih mempertanyakan reputasi dan jejak rekam masing-masing individu komisioner Komnas HAM yang baru tersebut. Menurut dia, dari 13 orang komisioner Komnas Ham yang baru tersebut, hanya sekitar 30 persen saja yang mempunya reputasi cukup baik. Kontras juga telah melayangkan surat ke Komisi Hukum DPR agar menyeleksi ulang para komisionaris Komnas HAM.

Sebelumnya, Ketua Komnas HAM Otto Syamsuddin dikabarkan tidak lagi menjabat setelah Rapat Paripurna menetapkan perubahan masa kerja pimpinan dari 2,5 tahun menjadi 1 tahun. Dari 13 komisioner, 4 orang menolak perubahan masa kerja Ketua Komnas HAM. Di antaranya Otto Syamsuddin, Wakil Ketua Sandra Moniaga, M Nurkhoiron dan Roichatul Aswidah.