Komnas HAM: Pemerintah Abai Terhadap Pelanggaran HAM atas Kepemilikan Tanah

KBR68H, Jakarta - Komnas HAM akan meminta pertanggungjawaban pemerintah karena membiarkan kasus perampasan dan sengketa lahan menjadi berlarut-larut.

Anggota Komnas HAM Dianto Bachriad mengatakan selama ini pemerintah abai dengan penyelesaian kasus ini. Seperti yang terjadi di Blitar, Mesuji, Lampung, dan Kediri, Jawa Timur.

“Kalau yang khusus tanah ini kita sedang mempelajari dan ini memang menjadi pertanyaan serius kita, apakah yang dulu kita minta pertanggungjawabannya, artinya rezim sebelum reformasi atau setelah reformasi, yang terus memelihara problem ini, bukan berarti mereka tidak tahu. Ngga, Kantor pertanahan di setiap kabupaten itu tahu kasus-kasus kayak begini. Ya, mereka bagian, bagian dari rezim ini yang membiarkan hal itu. Ikut, bukan hanya acuh di situ sudah terjadi pelanggaran hak, sama dengan melanggar itu,” terang Dianto di kantor Komnas HAM usai menerima pengaduan ratusan petani dari Jawa Timur.

Sebelumnya, ratusan petani dari daerah Jawa Timur datang ke kantor Komnas HAM. Para petani berasal dari Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Mereka menuntut Komnas HAM untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan juga pengusaha yang kini menguasai tanah milik petani. Koordinator Front Perjuangan Petani Mataraman, Muhammad Sutriyanto mengatakan, pemerintah pusat tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di daerah mereka.