Kemenkes: Belum Ada Laporan calo Jamkesda

KBR68H, Jakarta - Kementerian Kesehatan mengaku belum menerima laporan percaloan jaminan kesehatan daerah atau Jamkesda dari daerah. Wakil Menteri Kesehatan ALi Ghufron Mukti mengatakan pihaknya bisa bertindak jika ada permintaan dari daerah untuk menyelesaikan kasus ini. Kata dia, Kemenkes terus memantau jalannya jamkesda ini.

"ya memang yang sering itu dari sisi paket manfafat ya, masih terbatas tidak semua, itu, dibayari, karena tidak bayari ada sebagian yang harus dibayar masyarakat di situ kemudian ada rumah sakit yang utang nya banyak, ada kemudai n tidak cukup uangnya dan ada keluhan," kata Ali kepada KBR68H

Praktik pungutan liar biaya kesehatan banyak menimpa pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di berbagai daerah, salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Kepala lembaga pengaduan Ombudsman NTB Adhar Hakim mengklaim menemukan beberapa kasus pungutan biaya kesehatan pada pasien Jamkesmas.

Dia mencontohkan kejadian yang dialami Harnowo salah seorang pasien miskin pemegang kartu Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB. Dia harus membayar Rp5 juta ketika akan dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah, Bali. Padahal, pasien rujukan seharisnya diberi subsidi oleh pemerintah.