Jatam Pesimistis Laporan BPK Soal Perusahaan Tambang Bermasalah Serius Diproses

KBR68H, Jakarta - LSM Jaringan Advokasi Tambang menilai ada ribuan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang melanggar izin pengelolaan Sumber Daya Alam.

Koordinator LSM lingkungan JATAM Andrie S Wijaya bahkan pesimistis kepolisian bakal memproses tuntas sampai ke pengadilan terhadap perusahaan tambang bermasalah yang dilaporkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pasalnya, kata Andrie, temuan BPK itu seringkali berujung damai di tangan polisi. Perusahaan hanya dikenai ganti rugi yang harus dibayarkan kepada negara. Padahal, kata Andrie, kepolisian dan pemerintah seharusnya mencabut izin tambang perusahaan bermasalah tersebut.

"Temuan senada dengan BPK ini bukan pertama kali, dan jumlahnya di lapangan jauh lebih tinggi dari temuan BPK karena BPK hanya melakukan audit hanya di wilayah terbatas. (Berapa itu jumlahnya?) Jika merujuk dari izin usaha di Dirjen Pertambangan ESDM ada 11 ribu. Penyelewengan itu 50 persen. Sekitar 5 ribuan," ujar Andrie S Wijaya.

Koordinator LSM lingkungan JATAM, Andrie S Wijaya menambahkan, kebanyakan perusahaan yang bermasalah itu karena tidak menyetorkan dana reklamasi. Selain itu, ada yang memanipulasi keuntungan pertambangan. Sehingga pajak yang dibayarkan lebih kecil dari total jumlah wajib pajak.

Sebelumnya, BPK melaporkan 26 perusahaan perkebunan dan pertambangan ke Kepolisian Indonesia terkait dugaan tindak pidana korupsi. Akibat pelanggaran itu, negara diduga merugi Rp 90 miliar lebih.