Imparsial: Cabut Inpres Gangguan Keamanan

KBR68H, Jakarta - LSM pegiat HAM Imparsial mendesak pemerintah untuk mencabut Intruksi Presiden (Inpres) tentang gangguan keamanan. Koordinator Riset Imparsial, Ghufron Mabruri mengatakan Inpres terkait penanganan gangguan keamanan bukan solusi untuk menangani konflik sosial. Selain itu, kata dia, Inpres tersebut dinilai sesat karena tidak memiliki dasar kekuatan hukum tetap.

"Inpres dan MoU itu keduanya harus dicabut, karena bertentangan dengan Undang-Undang (UU) yang telah ada. Kalau kita lihat dari tata urutan perundang-undangan itu ada di bawah UU. Ketika UU dibawah itu dia harus penerjemahan dari UU diatasnya. Itu kan gak ada tentang itu. Apa dasarnya? Gak ada sama sekali," ujarnya.

Mabruri menambahkan, Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden itu hanya bersifat pengulangan dari ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Inpres itu sudah ada di dalam UU Pemerintahan Daerah dan UU tentang TNI. Instruksi itu mengatur dua hal. Pertama, kordinasi peran kepala daerah untuk seluruh jajarannya. Kedua, Polri bisa meminta bantuan personil TNI dalam menangani gangguan keamanan.