FITRA: Pembangunan Pesantren Rawan Korupsi

KBR68H, Jakarta - LSM FITRA meminta pembangunan Pesantren diawasi karena rawan praktek korupsi. Sekjen Fitra Yuna Farhan mengatakan, pihaknya menduga ada dana bantuan sosial yang digulirkan untuk pembangunan pesantren. Pasalnya, menjelang pilpres 2014 anggaran bansos di 10 Kementerian meningkat, salah satunya di Kementerian Agama.

"Yang sbetulnya ini terjadi di 10 Kementerian lembaga lain, ada kecenderungan bansos meningkat. Nah yang kebetulan baru kita sorot adalah bantuan sosial pesantren ini. Kita melihatnya ada kecenderungan kearah sana. Kita ingin ini berjalan, ya mau tidak mau daftar penerima pesantren itu harus dibuka. Sehingga kita bisa memeriksa, publik juga bisa memeriksa. Apakah meemang pemberian untuk Pondok Pesantren itu tepat dan memang dibutuhkan. jangan-jangan ya memang konteks itu punya hubungannya, ya mereka terindikasikan memeilih partai tertentu. Karena Pondok pesantren inikah basis massanya luar biasa,"jelasnya.

Sebelumnya Kementerian Agama bakal mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan persantren di daerah sebesar Rp 40 miliar rupiah. dana tersebut nantinya akan dialokasikan ke delapan titik. Satu diantaranya menjadi otoritas pemerintah Pusat, sedangkan tujuh sisanya menjadi kewenangan daerah.