FITRA: Gaji Bupati Tak Pantas Naik

KBR68H, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai gaji bupati dan walikota belum pantas naik saat ini. Alasannya karena penghasilan Bupati dari pendapatan daerah terbilang besar, hingga mencapai puluhan juta rupiah.

Oleh sebab itu, Sekjen Fitra, Yuna Farhan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya melihat gaji pokok sebagai tolok ukur penaikan gaji tersebut. Selain itu, Presiden juga perlu mempertimbangkan implikasi kenaikan itu terhadap penghasilan Anggota DPRD setempat.

"Di DPRD itu ya ada yang namanya uang representasi yang besarnya 125 persen dari gaji pokok kepala daerah. Tunjangan jabatan juga mengacunya besarnya gaji pokok kepala daerah. Ini kan aneh juga ya baru saja presiden bilang bahwa kita moratorium Pegawai Negeri karena beban belanja APBD pegawai kita sudah semakin besar," jelas Yuna saat dihubungi KBR68H.

Yuna Farhan menambahkan, rencana penaikan gaji bupati dan walikota ini hanya membuat APBD banyak tersedot untuk kebutuhan birokrasi, bukan untuk rakyat.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji menaikan gaji bupati seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden SBY meminta Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk segera mengitung kenaikkan gaji yang layak untuk Bupati. Menurut dia, kenaikkan gaji itu akan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) 2013.