DPR Batal Layangkan Teguran ke Gubernur Jabar

KBR68H, Jakarta- Komisi Perhubungan DPR membatalkan pengiriman surat teguran untuk Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan lantaran tidak hadir dalam rapat penanggulangan banjir.

Wakil Ketua Komisi Perhubungan DPR, Muhidin Said mengatakan, pembatalan dilakukan Gubernur Jawa Barat saat itu dalam kondisi cuti untuk urusan Pilkada di daerahnya. Menurutnya, para pimpinan bersepakat tidak perlu mengirimkan surat teguran tersebut selama ada penggantinya.

"Belum ada. Karena Sekdanya mewakili, kita bisa mempertimbangkan dan memaklumi karena Gubernur di sana sedang ada persiapan kampanye pilkada. Oleh Karena itu, Sekdanya selaku pelaksana tugas Gubernur setiap ada kampanye pilkada ya dia berhak mengambil keputusan," kata Muhidin kepada KBR68H.

Wakil Ketua Komisi Perhubungan DPR, Muhidin Said menambahkan, pihaknya meminta agar setiap Pemprov saling berkoordinasi mengatasi masalah banjir tersebut.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tidak hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Perhubungan DPR. Rapat itu hanya dihadiri Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berserta Menteri Pekerjaan Umum. Anggota legislatif ini sempat mempersoalkan ketidakhadiran Ahmad Heryawan dalam rapat tersebut.