BK DPR Diminta Benahi Mekanisme Sanksi Pembolos Rapat Paripurna

KBR68H, Jakarta - Badan Kehormatan DPR diminta segera membenahi mekanisme pemberian sanksi untuk mengatasi anggota parlemen yang tidak disiplin.

Peneliti LSM pemerhati parlemen,Formappi, Lucius Karus mengatakan, hingga kini Badan Kehormatan masih menjadi macan ompong karena tak pernah menjatuhkan sanksi keras kepada anggota DPR yang sering bolos sidang. BK masih sering luput soal mekanisme sanksi ini.

"Jadi mestinya peran Badan Kehormatan itu yang mesti lebih menonjol dalam mengatur atau menjaga kedisiplinan para anggotanya. Tapi yang selama ini tidak terlihat ya peran badan kehormatan itu. Mereka selalu bergerak setelah ada tekanan publik. Harusnya itu tidak boleh terjadi. Seharusnya ada mekanisme yang sudah secara otomatis berjalan di DPR sesuai dengan tata tertib yang mereka bikin sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna terkait pengesahan UU Pemberantasan Pendanaan Teroris dan Keperawatan sebanyak 200 anggota DPR mangkir.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan berdasarkan data absensi, hanya 350an anggota yang menghadiri rapat paripurna. Di antara sejumlah nama yang tak hadir, ada nama Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Buntut dari peristiwa itu, hari ini Ibas mengundurkan diri dari Fraksi Demokrat di DPR.